Tentang Basis Data Terpadu

 

Salah satu tantangan utama dalam program-program penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan kriteria keikut sertaan dan tujuan program. Pada dasarnya ini berarti ketepatan memilah kelompok masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak menjadi peserta program (lihat gambar 1). Efektivitas penetapan sasaran diyakini berdampak langsung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program perlindungan sosial dalam menanggulangi kemiskinan.

Untuk melanjutkan upaya penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, kegiatan PBDT Tahun 2015 dilaksanakan oleh BPS untuk memperbaharui informasi sosial ekonomi dari individu yang ada. Hasilnya, Data terpadu PFM terdiri dari 92 juta jiwa kondisi sosio-ekonomi terendah di seluruh Indonesia. Jumlah dan persentase di setiap daerah berbeda-beda berdasarkan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah.

Selain nama dan alamat, informasi terkait kondisi rumah tangga, karakteristik rumah tangga maupun individu juga dapat diperoleh dari Data Terpadu PFM yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan penetapan sasaran dari masing-masing program (lihat gambar 2). 

Landasan Hukum:

  1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 8-10: Pendataan fakir miskin, Pasal 11: Penetapan
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 dan 6: Pengecualian informasi publik
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26: Perlindungan hak pribadi
  4. PP No. 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 15: Kerahasiaan data Pribadi
  5. SK Mensos No. 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
  6. SK Mensos No. 284/HUK/2016 tentan Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

 

Layanan dan Dukungan Kepada K/L dan Pemerintah Daerah Melalui Data Terpadu

Gambar 1. Layanan dan Dukungan Kepada K/L dan Pemerintah Daerah Melalui Data Terpadu

 

Proses Pembangunan Data Terpadu PPFM

Gambar 2. Proses Pembangunan Data Terpadu PPFM

 

Apa Yang Ada dalam Data Terpadu PPFM?

  1. Keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga: nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, kecacatan, penyakit menahun, status perkawinan, kepemilikan tanda pengenal, pendidikan, dan kegiatan ekonomi anggota rumah tangga.
  2. Status kesejahteraan (berdasarkan berbagai variabel meliputi keterangan rumah tangga, kepemilikan aset, akses ke fasilitas pendikan/kesehatan/sanitasi dan lain-lainnya.)

Akses Data Terpadu PPFM

Untuk permohonan data dapat diakses langsung dari Sekretariat TNP2K. Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang tertarik untuk memanfaatkan Data Terpadu PPFM untuk Program Perlindungan Sosial dapat menghubungi Unit Penetapan Sasaran Basis Data Terpadu (UPS-BDT) untuk Sekretariat TNP2K.

Masukan serta umpan balik pengguna Data Terpadu PPFM untuk Program Perlindungan Sosial akan sangat bermanfaat dalam memperbaiki layanan data terpadu PPFM.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Unit Penetapan Sasaran untuk Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat TNP2K.


Download

Kembali ke atas